Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.
“Per September total komitmen pembiayaan pemerintah daerah SMI ialah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun,” kata Aradita dalam paparanya di acara temu media di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin (10/11/2025).
Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan yang mencapai Rp36,16 triliun, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp1,89 triliun sisanya merupakan skema pembiayaan daerah reguler.
Adapun, dari total outstanding yang mencapai Rp17,59 triliun, sebesar Rp17,35 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp240 miliar sisanya ialah pembiayaan daerah reguler.
Lebih lanjut, Aradita menjelaskan bahwa pembiayaan PEN Pemda dilakukan berdasarkan mandat yang tertuang dalam PMK 105/PMK.07/2020 yang diamandemen oleh PMK 179/PMK.07/2020, dan diamandemen oleh PMK 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan reguler ke pemda dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perseroan dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
Aradita mengungkapkan berdasarkan sebaran wilayahnya, komitmen pembiayaan PEN Pemda lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa yakni mencapai 47%. Kemudian, disusul oleh Sulawesi 24%, Bali dan Nusa Tenggara 14%, Sumatra 8%, Maluku dan papua 5%, serta Kalimantan 2%.
Di sisi lain, untuk pembiayaan daerah reguler, wilayah yang mendapatkan porsi pembiayaan terbesar ialah Sulawesi 65%, Kalimantan 18% dan Maluku dan Papua 17%.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengungkapkan bahwa sebagian besar pembiayaan SMI ke Pemda disalurkan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
“Porsi pembiayan Pemda untuk pembangunan jalan dan jembatan mencapai 57,59%,” ujar Reynaldi.
Kemudian, porsi pembiayaan terbesar kedua ialah untuk proyek sumber daya air yang mencapai 12,69%, kesehatan 6,2%, perumahan 6,02%, pendidikan 5,67%.
Selanjutnya, proyek pangan 3,48%, perdagangan 1,95%, penerangan jalan umum 1,49%, pariwisata 1,19%, dan sektor lainnya 3,71%.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
