PT Surveyor Indonesia (Persero) mengajak para pelaku usaha memanfaatkan proses mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara gratis pada tahun 2021.
Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengungkapkan, tersedia 9.000 sertifikat TKDN gratis untuk produk dengan nilai TKDN minimal 25%. Satu perusahaan bisa mendapat hingga delapan sertifikat TKDN gratis.
Salah satu sertifikat dapat memuat produk yang jenis, bahan baku dan proses produksi yang sama meski dimensi berbeda.
“Kami berharap industri bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin. Ini kesempatan yang bagus sekali, sayang kalau tidak dimanfaatkan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id belum lama ini.
Saifuddin menegaskan, Surveyor Indonesia bertekad untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan TKDN. Dia pun optimistis dengan target dari Kementerian Perindustrian terkait rata-rata TKDN 40% akan tercapai pada tahun 2024 untuk semua sektor.
Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Hingga saat ini, data di Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementrian Perindustrian, dalam dua tahun terakhir terjadi kenaikan signifikan perusahaan yang mendaftarkan produknya.
Pada tahun 2020 ada peningkatan 43% perusahaan yang mendaftar pengajuan sertifikat TKDN, dari 444 perusahaan pada tahun 2019 menjadi 636 perusahaan pada 2020. Untuk jenis produknya terjadi lonjakan tajam, dari hanya 493 produk di 2019 menjadi 2.685 produk pada 2020.
Capaian tersebut ditengarai tak lepas dari Permenperin No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan TKDN Produk Farmasi yang menyusul Permenperin No. 29 Tahun 2017 yang mengatur perhitungan TKDN produk-produk seperti telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet.
Saifuddin mengungkapkan, sertifikat TKDN memiliki banyak keuntungan. Misalnya, sebuah produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN dapat digunakan pada proses pengadaan pemerintah.
Produk dengan nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% akan diberikan preferensi harga produk dalam negeri paling tinggi 25% sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.
“Jika produk bersertifikat TKDN + BMP sama dengan 40%, maka pemerintah wajib gunakan produk tersebut. Produk bersertifikat TKDN juga akan tercantum di website P3DN Kementerian Perindustrian, sehingga menjadi marketing tools produk bersangkutan,” jelasnya.
Dari sisi penghematan devisa negara, peningkatan produk bersertifikat TKDN dapat menghemat devisa negara karena mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Program ini juga mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sumber Kontan, edit koranbumn
