Sembari menunggu gairah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kembali pulih, perusahaan pembiayaan khusus PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF fokus merealisasikan misi dari pemerintah.
Pasalnya, sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang hanya menyalurkan kredit ke mitra lembaga keuangan penyalur KPR, permintaan pembiayaan SMF bergantung terhadap tren penyaluran kredit para mitra, sekaligus rasio kredit terhadap dana yang diterima atau loan to deposit ratio (LDR) mereka.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkap hal ini tergambar dari penyaluran pembiayaan SMF pada kuartal III/2021 yang turun ke Rp4,9 triliun dari periode sebelumnya Rp6,03 triliun. Penerbitan surat utang pun otomatis turun ke Rp4,6 triliun dari periode sebelumnya Rp8,33 triliun.
“Situasi sekarang, mitra penyalur KPR kita LDR mereka sedang rendah, sehingga belum butuh melepas aset dan refinancing ke kami. Selain itu, suku bunga juga masih rendah, jadi mereka cenderung untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo dulu,” ujarnya
Tren ini turut membawa aset SMF turun ke Rp30,72 triliun pada kuartal III/2021 dari sebelumnya Rp32,69 triliun. Namun, lewat upaya menekan beban, SMF masih mampu mempertahankan tren kenaikan laba ke Rp400 miliar, naik tipis dari periode sebelumnya di Rp369 miliar.
Oleh sebab itu, SMF fokus pada realisasi mandat khusus dari pemerintah. Salah satunya, membantu penurunan beban fiskal pemerintah terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sekadar informasi, dukungan pendanaan SMF pada program KPR ‘murah-meriah’ berbunga fixed 5 persen selama 20 tahun ini mencapai 25 persen, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP. Sampai September 2021, kontribusi SMF terkait FLPP mencapai Rp3,08 triliun atau 84.982 unit dari target pemerintah di 157.500 unit.
“Terkait FLPP kami konsisten menuntaskan, baik di tengah masa pandemi Covid-19 sampai pascapandemi, karena KPR FLPP ini seperti kacang goreng, pasti laku keras. Tahun ini target pemerintah sudah terlampaui ke sekitar 170.000 unit. Tahun depan 200.000 unit, proyeksinya juga pasti akan oversubscribed, sehingga SMF mulai bersiap merealisasikan porsi kami 25 persen,” jelasnya.
Selain KPR FLPP, setidaknya ada beberapa mandat lain yang juga menjadi ‘misi’ SMF untuk dituntaskan pada 2021. Antara lain, pembiayaan pengembangan homestay di area wisata, pembiayaan renovasi rumah kumuh, serta menjadi pelaksana investasi pemerintah kepada Perum Perumnas dengan nilai penempatan dana Rp650 miliar.
Terkait mandat untuk ikut menyalurkan pembiayaan berkaitan homestay yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perseroan telah merealisasikan pembiayaan homestay antara lain, di Magelang, Banyuwangi, Bali, dan Mandalika.
“Penugasan ini spesial buat kami karena skemanya pun khusus. Kalau di perumahan kami menyalurkan ke bank atau lembaga pembiayaan, di penugasan ini kami menyalurkan lewat Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] ke para pegiat pariwisata. Bunganya cuma 3 persen dengan maksimal Rp150 juta,” jelas Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman.
Adapun, terkait pengembangan Rumah di Daerah Kumuh yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perseroan telah merealisasikan 2 pencairan, yaitu di Lubuk Linggau sebesar Rp2 miliar untuk 31 rumah, serta Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang sebesar Rp1,7 miliar untuk 18 rumah.
“Kalau model penyaluran ini bersifat hibah. Kami menggandeng institusi di kawasan tersebut untuk menyalurkan dana, dan dengan pemilik rumah mereka akan bersepakat mencicil semampu mereka tanpa bunga sekalipun. Sifatnya menjadi dana bergulir,” tambah Tris.
Selain itu, SMF berencana mulai menuntaskan dua perluasan mandat lain pada tahun depan, yaitu pembiayaan buat pengembang atau developer perumahan lewat kredit konstruksi dan pembiayaan renovasi rumah bagi masyarakat sektor informal atau non fixed income.
Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pilot project kredit konstruksi yang harapannya mampu mendukung sisi supply di sektor perumahan.
Dalam program kredit konstruksi ini, SMF juga akan memberikan pembiayaan sekunder ke perbankan, dengan kata lain mengakomodasi refinancing dari portofolio kredit yang diajukan para pengembang properti.
“Kalau piloting program ini berhasil, mudah-mudahan bisa mulai ditawarkan tahun depan. Karena perumahan itu kan punya isu supply juga. Selain itu, beberapa bank penyalur KPR itu belum berani menyalurkan kredit konstruksi. Kalau memberikan kredit konstruksi pun, biasanya minta KPR dari mereka. Sehingga developer kadang kesulitan dalam pendanaan proyek,” ungkapnya.
Adapun, terkait pembiayaan kepada masyarakat sektor informal, SMF akan mulai mengembangkan kerja sama lanjutan dengan beberapa mitra di tahun depan.
Sekadar informasi, pengalaman pertama SMF dalam menggelar program ini terealisasi lewat program KPR SMF-Grab. Memberikan akses KPR bagi para mitra pengemudi GrabCar melalui salah satu mitra penyalur dana KPR dari SMF, yakni perusahaan pembiayaan atau multifinance.
“Ini juga merupakan mandat pemerintah karena masyarakat kalau mengajukan KPR itu kan pertanyaan pertamanya soal slip gaji dan berapa pendapatan bulanan. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah pasti sulit mengakses. Tahun depan kami akan menginisiasi lagi lewat pendekatan tertentu. Salah satunya menggandeng suatu komunitas, dan menggunakan skema collection tertentu sehingga mitigasi risiko bisa lebih terukur,” tambahnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
