PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengaku masih kesulitan untuk bersaing tarif dengan angkutan logistik darat seperti truk karena masih terbebani dua komponen pungutan yang besar yakni PPN 10 persen hingga track access charge (TCA).
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan TAC merupakan harga yang harus dibayar perseroan kepada pemerintah saat kereta melewati rel. Pembayaran TAC muncul lantaran jalur yang dilintasi merupakan barang milik negara selain juga PPN sebesar 10 persen.
“Soal logistik faktor harga inilah mengapa kita tidak bersaing dalam pembentukan tarif. Kami kena TAC dan kena juga PPN 10 persen,” jelasnya, Rabu (8/7/2020).
Didiek mengatakan tentunya hal ini akan berbeda dengan truk logistik yang menggunakan jalan darat dan tidak dikenakan PPN 10 persen.
Namun demikian, KAI tengah berupaya membangkitkan aktivitas angkutan barang sebagai salah satu strategi jangka panjang. Mengingat di tengah pandemi akan memberikan ruang angkutan logistik lebih tinggi.
Sementara itu, VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengatakan selama masa awal pandemi virus corona ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) awal diterapkan di DKI Jakarta, terjadinya penurunan volume pengiriman Maret-April 2020 karena pandemi Covid-19.
Hal ini berimbas pada mitra KAI mengurangi volume angkutan barang seperti angkutan batu bara dan CPO untuk ekspor. Adapun, untuk produk domestik penurunan terjadi untuk pengiriman seperti angkutan BBM dan peti kemas.
“Pada masa new normal, operasi angkutan barang tetap beroperasi normal, dan KAI juga akan terus menggiatkan angkutan retail seperti barang-barang e-commerce dan bahan pangan,” jelasnya.
Dia menyebutkan dalam 5 tahun depan pertumbuhan angkutan barang akan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan penumpang. Didiek menargetkan akan menumbuhkan volume angkutan barang hingga 20 persen per tahun sementara penumpang 10 persen pertahun. Target ini jelasnya sudah ada pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI.
Targetnya, KAI akan merambah angkutan barang terutama di sektor energi dan gas. Pihaknya, terus bicara dengan produsen BUMN dan swasta guna menjajal kemungkinan pengangkutan kebutuhan logistiknya melalui kereta barang.
Sumber Bisnis, edit Koranbumn
