Dalam rangka peningkatan Tata Kelola Perusahaan, PT RNI (Persero) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sepakati kerja sama pengembangan manajemen perusahaan dalam penerapan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko dan budaya kepatuhan.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Thomas Hadinata mengatakan sebagai upaya menuju holding BUMN Pangan, RNI terus meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, peningkatan Manajemen Risiko di Korporasi dan peningkatan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan RNI Group maupun BUMN Klaster Pangan dengan menggandeng BPKP.
“Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi dalam GCG, penguatan fungsi Manajemen Risiko dan peran SPI di RNI dan BUMN Klaster Pangan.”jelas Thomas.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini turut dilakukan 12 BUMN lainnya. Menyadari besarnya peran BUMN bagi Indonesia, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely menyoroti pentingnya penguatan tata kelola risiko sehingga perlu adanya peningkatan skill set dan peran SPI di masing-masing BUMN.
“It is upon us to upscale. In that sense, di tahun 2022 kami akan meningkatkan kualitas SPI.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan hingga kini sudah ada 2.502 penugasan BPKP terkait BUMN. “Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara dan berkontribusi lebih besar.”terangnya berdasarkan keterangan tertulis melalui situs website BPKP.
Yusuf Ateh juga berpesan untuk mengetahui area-area yang akan menjadi fokus untuk kemudian diidentifikasi risiko-risikonya dan dilakukan pengawalan.
“Identifikasi dari awal supaya tahu sumber daya yang dibutuhkan. Dalam kaitan manajemen risiko dan tata kelola, kita bisa bantu,” ujar Yusuf Ateh.
