Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, holding pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN. Terlebih saat ini fasilitas perikanan masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
“Oleh karena itu, holding BUMN akan memperluas wilayah perikanan dan mengembangkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi wilayah Indonesia timur,” kata Budi dikutip dari Antara, Jumat (13/11).
Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Imam Paryanto berharap konsolidasi BUMN pangan bisa meningkatkan peran dan kontribusi BUMN terhadap tujuan kebijakan pemerintah, serta mampu bertransformasi lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.
Sebelumnya, KKP menginginkan berbagai UMKM pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja tetapi dapat tersebar secara lebih merata dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan.
“Saat ini terdapat sekitar 62.000 UMKM pengolahan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A. Subki.
Kondisi Unit UMKM
Menurut Berny, dari keseluruhan jumlah tersebut, baru sekitar seperempat di antaranya yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
Selain itu, ujar dia, kondisi unit UMKM pengolahan hasil kelautan dan perikanan saat ini masih banyak yang kurang higienis sehingga penyuluh dinilai perlu menginformasikan kelayakan sarpras pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai, dan higienitas kepada para pelaku usaha.
Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan ke depannya mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia dapat meningkat dan sesuai dengan standar internasional.
Sumber Merdeka
