PT Waskita Karya (Persero) Tbk. akan melepas seluruh kepemilikan saham perseroan di antara sembilan ruas tol yang didivestasi.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya (WSKT) Ratna Ningrum mengatakan bahwa perseroan akan mengumumkan realisasi divestasi sembilan ruas tersebut awal kuartal II/2021. Adapun, skema divestasi yang dimaksud adalah divestasi kepada investor strategis dan skema instrumen modal.
“Rencananya Waskita akan mendivestasikan 100 persen kepemilikan di beberapa ruas tol yang dimiliki Waskita secara minoritas,” katanya
Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahnRkayat (PUPR) mendata setidaknya ada lima ruas tol dengan kepemilikan di bawah 50 persen dalam daftar ruas tol yang akan didivestasi. Kelima ruas tol tersebut adalah ruas Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi sepanjang 61,7 kilometer (30 persen), Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat sepanjang 143,25 kilometer (30 persen).
Selain itu, Cinere—Serpong sepanjang 10,14 kilometer (35 persen), Depok—Antasari sepanjang 27,95 kilometer (25 persen), dan Batang—Semarang sepanjang 75 kilometer (40 persen.
Adapun, setidaknya ada dua ruas tol yang memiliki kepemilikan di level 99,9 persen. Kedua ruas tol tersebut adalah Bogor—Ciawi—Sukabumi sepanjang 54 kilometer dan Krian—Legundi—Bunder—Manyar sepanjang 38,29 kilometer.
Dari sembilan ruas tol yang akan dilepas itu, sebanyak 3 ruas berada di wilayah Jabodetabek, 1 ruas di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas di Sumatra, 2 ruas bagian dari tol Trans-Jawa, dan 1 ruas di Provinsi Jawa Timur. Seluruh ruas tol tersebut memiliki panjang lebih dari 480 kilometer.
“Sejauh ini ada investor lokal dan investor asing yang sudah menyatakan minatnya secara serius dan sudah melakukan proses divestasi,” ucapnya.
Hingga awal Desember 2020, Waskita memiliki aset infrastruktur konektivitas pada 17 ruas jalan tol sepanjang 909 kilometer. WSKT melaporkan nilai dari seluruh aset jalan tol tersebut mencapai Rp60 triliun.
Ratna menyampaikan dana hasil divestasi tersebut akan digunakan untuk penyelesaian ruas-ruas tol yang masih konstruksi. Selain itu, lanjutnya, dana tersebut juga akan digunakan untuk investasi ruas tol baru dan membayar utang perseroan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan Waskita Karya melakukan divestasi tersebut karena perseroan mengalami kesulitan likuiditas. Adapun, lanjutnya, pihaknya tidak akan mencampuri terlalu dalam aksi korporasi tersebut.
“Ini memang sebenarnya bukan full government problem. Jadi, kami tidak masuk terlalu dalam, kecuali Waskita Karya butuh dukungan,” ucapnya.
Adapun, Hendy menyatakan tantangan konstruksi jalan tol pada 2021 bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol. Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
“Kami lihat dengan budget constraint baik dari segei tanah dan dukunga konstruksi, ini ukan hal yang mudah [untuk mencapai target 2024] karena kami membutuhkan biaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama badan usaha jalan tol (BUJT) sedang fokus pada pencapaian target investasi. Pasalnya, jaringan jalan tol nasional terus bertambah.
“Masing-masing BUJT diberi fleksibilitas untuk memberikan suatu inovasi finansial termasuk salah satunya melalui divestasi,” katanya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
