WORKSHOP BUMN dan ANAK PERUSAHAAN BUMN
MENJALANKAN KERJA SAMA BISNIS BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
( ONLINE ZOOM MEETING, 11- 12 MEI 2020)
Peran BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai agen pembangunan sangat dibutuhkan apalagi dalam di tengah Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. BUMN dan anak perusahaan BUMN membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak, baik dengan sesama BUMN atau anak perusahaan BUMN, perusahaan swasta maupun dengan pemerintah sendiri.
Kontrak-kontrak kerja sama bisnis BUMN dan anak perusahaan BUMN harus ditinjau ulang dan dievaluasi agar going concern bisnis tetap berjalan. Terkait Pandemi COVID-19, Pemerintah RI telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No.1 Tahun 2020).
Dengan dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2020, maka Pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai force-majeure. Dalam kondisi yang demikian, para pihak yang melakukan kerja sama bisnis harus menentukan keberlanjutan kontrak kerja sama bisnis secara sepakat dan mufakat atau melakukan alternatif lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk memahami dampak Pandemi COVID-19 terhadap kerja sama bisnis BUMN dan anak perusahaan BUMN, pemahaman terhadap skema-skema bisnis harus terlebih dahulu dilakukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa skema kerja sama bisnis yang mungkin dilakukan baik oleh BUMN maupun anak perusahaan BUMN.
Skema-skema kerja sama bisnis tersebut adalah Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, pinjam pakai dan lain-lain. Kementerian BUMN telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN No. Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (Permen No.Per-13/MBU/09/2014) yang efektif berlaku per 10 September 2014. Permen No.Per-13/MBU/09/2014 berisi pedoman yang harus dipatuhi oleh BUMN dalam melakukan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait pendayagunaan aset tetap BUMN. Kemudian Permen No.Per-13/MBU/09/2014 dicabut dengan diberlakukannya Permen No. Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sebagaimana disempurnakan dalam Permen No. Per-04/MBU/09/2017.
Di sisi lain, DSAK-IAI telah memberlakukan PSAK 66, ”Pengaturan Bersama”, PSAK 15, ”Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” dan PSAK 73, ”Sewa” untuk mencatat kerja sama bisnis yang dilakukan BUMN. Bagaimanakah penerapan PSAK 66, PSAK 15 dan PSAK 73 dalam mencatat Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa dan pinjam pakai?
Workshop ini akan menjelaskan aspek legal dan aspek akuntansi berdasarkan skema-skema kerja sama bisnis tersebut.
Tujuan Lokakarya:
- Mambekali peserta terkait jenis-jenis skema kerja sama bisnis BUMN dan anak perusahaan BUMN dan dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlanjutan kontrak kerja sama bisnis BUMN dana anak perusahaan BUMN,
- Membekali peserta perihal penerapan PSAK 66, PSAK 15 dan PSAK 73 dalam membukukan kerja sama bisnis BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Topik Pembahasan:
Hari Pertama:
Sesi I: Asas-asas hukum kontrak dan aspek legal skema Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa dan pinjam pakai.
Sesi II: Memahami implikasi Pandemi COVID-19 terhadap keberlanjutan kontrak kerja sama bisnis,
Sesi III: Test (Multiple Choice)
Hari Kedua:
Sesi I: Akuntansi dan pelaporan keuangan kerja sama bisnis dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG),
Sesi II: Akuntansi dan pelaporan keuangan kerja sama bisnis dengan skema sewa dan pinjam pakai.
Sesi III: Test (Multiple Choice).
Pemateri:
Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA
(Akademisi, Praktisi dan Penulis)
Harry A. Simbolon, SE, MAk, Ak, QIA, CA, CPA, CMA, CIBA, ACPA
(Praktisi dan Akademisi)
Waktu Pelaksanaan
Senin-Selasa, 11-12 Mei, 2020
Pukul: 08:30 WIB s/d 12:00 WIB
Target peserta:
Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Divisi Risk Manajemen, Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, Divisi Internal Audit, Divisi Treasury, Divisi Legal, Divisi Compliance, Internal Audit, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Investasi, Corporate Secretary
Kontribusi Kepesertaan :
Rp. 1.700.000,-/peserta
– Biaya Materi Workshop, Sertifikat, tidak termasuk Biaya Internet Peserta
Durasi:
Sesi I : 08:30 WIB – 09:30 WIB
Diskusi dan Tanya Jawab : 09:30 WIB – 10:00 WIB
Sesi II : 10:00 WIB – 11:00 WIB
Diskusi dan Tanya Jawab : 11:00 WIB – 11:30 WIB
Test Singkat : 11:30 WIB – 12:00 WIB
Informasi
(M/WA) : 0813 8084 1716 (Erik)
(E) : pelatihanbumn@gmail.com, koranbumn@gmail.com
