Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan sinergi dan koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19. Namun, sejalan dengan program vaksinasi nasional, perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat di dalam negeri.
Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menilai, indikator perbaikan ekonomi sudah mulai nyata terlihat baik dari sisi global maupun dalam negeri. Dari sisi global, berbagai indikator dini telah menunjukkan pemulihan diantaranya peningkatan volume perdagangan, harga komoditas hingga kinerja ekspor impor. Sedangkan di dalam negeri, pemulihan ekonomi terlihat dari mobilitas masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan kasus Covid-19 yang melandai.
“Indikator perbaikan semakin nyata di global maupun dalam negeri, yang kemudian kami di otoritas melihat respon kebijakan sudah mulai dilakukan bersama-sama di KSSK, membangun itu semua baik fiskal moneter porsinya sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Erwin, Kasmi (3/6).
Tak hanya itu, indikator indeks penjualan eceran hingga indeks ekspektasi konsumen juga sudah mulai meningkat, di mana Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2021 tumbuh 6,1%(mtm) meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang masih minus 2,7% (mtm). Perbaikan ekonomi juga terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah menjadi 0,74% (yoy) di triwulan I 2021 dibanding triwulan IV 2020, yang minus 2,19%.
“Perbaikan ekonomi ini terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan,” ucapnya.
Erwin mengungkapkan, bahwa Bank Indonesia memperkirakan perekonomian domestik akan mulai membaik pada triwulan II 2021. Pada triwulan II 2021, berbagai indikator dini menunjukkan ekonomi terus membaik, seperti tercermin pada ekspektasi konsumen, penjualan eceran dan realisasi belanja yang meningkat.
Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi nonbangunan. Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan terjadi di sejumlah sektor seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. “Pertumbuhan ekonomi 2021 tetap sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia pada April 2021, yakni pada kisaran 4,1% – 5,1%,” tambahnya.
Pemulihan kesehatan menjadi kunci kebangkitan ekonomi. Saat ini, pemerintah tengah fokus dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya penanganan virus yang berasal dari Tiongkok tersebut.
Dengan adanya program tersebut diharapkan ekonomi Indonesia akan segera bangkit. Menurut Erwin, kasus Covid-19 yang mulai melandai, telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Program vaksinasi yang berlanjut guna mendukung pencapaian herd immunity, diharapkan ikut memulihkan perekonomian.
Erwin juga menyebut, komunikasi kebijakan yang kuat dan erat antar lembaga otoritas baik BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun menyatakan, pemulihan ekonomi di masa pandemi terus dikebut. Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dan insentif untuk dapat menahan laju perlambatan perekonomian akibat virus Covid-19. Jika dibagi ke dalam kategori, ada 3 kebijakan utama yang sedang dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian.
Pertama, pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk menangani penyebab utama dari kondisi pandemi saat ini. Vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia terus dilaksanakan demi mendapatkan kekebalan kelompok. Selain vaksinasi, pemerintah juga terus melakukan edukasi masyarakat melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan menjaga ketersediaan fasilitas kesehatan melalui Kementerian Kesehatan
Kedua, jaring-jaring perlindungan sosial terus diberikan melalui berbagai insentif dan relaksasi. Salah satunya adalah melalui anggaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang tahun ini mencapai Rp699,43 triliun, atau naik 22% dibandingkan tahun lalu.
“Intinya, pemerintah meneruskan komitmen untuk mendukung masyarakat. Baik itu masyarakat menengah bawah, UMKM dan korporasi, serta usaha-usaha sektoral,” ujar Yustinus Prastowo.
Kemudian, kebijakan ketiga adalah melakukan reformasi struktural pada aturan dan birokrasi agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat. Tahun lalu, pemerintah sudah mulai menerapkan Undang Undang Cipta Tenaga Kerja (UU Ciptaker) yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional. Melalui penyederhanaan regulasi, iklim bisnis dan investasi akan semakin kondusif untuk pemulihan ekonomi.
“Momentum pandemi harus kita manfaatkan. Kalau saat ini pemerintah berupaya untuk mendorong pemulihan dengan penerimaan eksisting, ke depan ketika ekonomi pulih saatnya kita kembali berkontribusi dengan membayar pajak,” tutup Yustinus.
Sumber Kontan, edit koranbumn
