PT PLN (Persero) mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Perseroan telah menerbitkan sejumlah program untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur pengisian baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Perusahaan juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha berbasis sharing economy model.
Dalam skema itu, pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan electric vehicle (EV) charger atau stasiun pengisian, operasional, dan maintenance, maupun lahan. Swasta dapat menyediakan salah satu di antaranya maupun keseluruhan.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengatakan bahwa pengembangan SPKLU dilakukan dengan dua skema, yakni melalui penyediaan PLN sendiri dan kerja sama sharing economy model sesuai produk layanan yang telah tersedia.
“Melalui pengenalan produk layanan SPKLU PLN berbasis sharing economy model untuk kolaborasi ekosistem industri pelaku usaha, baik pemilik charger, pemilik lahan properti maupun operator SPKLU untuk operation maintenance,” katanya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sebanyak 187 unit SPKLU dan 153 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) telah dibangun dan beroperasi di dalam negeri hingga September 2021.
Sementara itu, PLN memproyeksikan pengembangan 40 unit SPKLU pada tahun depan. Jumlah tersebut akan meningkat dengan mengacu pada kebutuhan pasar di 2022. Selain itu, pengembangan stasiun tersebut juga ditopang oleh kalangan swasta.
Agung menyebutkan bahwa hingga pengujung tahun, setidaknya terdapat 20 pelaku usaha yang sudah dalam proses daftar menjadi bagian dari pengembangan stasiun pengisian itu. Jumlah pelaku usaha juga diproyeksi semakin bertambah.
Selain itu keberadaan stasiun pengisian bagi kendaraan listrik turut menjadi penyangga ekosistem kendaraan listrik. Meluasnya stasiun ditaksir akan meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik.
PLN memproyeksikan rasio antara SPKLU dengan EV saat ini masih sekitar 1 SPKLU mampu membantu pengembangan 8 sampai 10 unit EV. Namun begitu, Agung menyadari angka tersebut masih belum terlalu banyak.
“Karena penetrasi EV masih belum massif terkait harga EV yang masih lebih mahal dibandingkan dengan ICE untuk yang sekelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah SPKLU paling banyak dibandingkan dengan daerah lain, yakni 83 unit dengan 63 lokasi per September.
Kemudian, sebaran SPKLU juga terdapat di Sumatra 7 unit di 7 lokasi, 15 unit di Banten dengan 12 lokasi, 29 unit di Jawa Barat di 29 lokasi, serta 18 unit di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 16 lokasi.
Kemudian, Sulawesi 5 titik dengan 6 unit SPKLU, serta Jawa Timur, Bali, dan NTB terdapat 23 lokasi dengan 29 unit SPKLU.
“Kemudian dari SPBKLU umumnya sudah ada di 153 unit di 86 lokasi,” katanya dalam webinar Transisi Pengelolaan Energi Bersih Pasca-Pandemi Covid-19, Rabu (13/10/2021).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
