Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020.
Dalam Instruksi Menteri ini juga memuat soal penghentian sementara penyelenggaraan jasa konstruksi akibat keadaan kahar.
Berdasarkan poin huruf A Skema Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada angka 2 huruf b tentang Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan, dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi tiga hal berikut maka penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar.
Pertama, memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran. Kedua, telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Ketiga, pimpinan Kementerian atau Lembaga atau Instansi atau Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.
Lebih lanjut pada huruf d menyebutkan dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi Covid-19, maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan tertentu.
Ketentuan tersebut, yaitu mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh Satgas Pencegahan Covid-19, dan menghentikan sementara ketika terjadi kasus pekerja yang ditemukan positif atau PDP untuk melakukan penanganan sesuai protokol pemerintah.
Dalam bagian Tindak Lanjut Terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi huruf A mengenai Penghentian Pekerjaan Sementara pada nomor 1 disebutkan dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar maka diberlakukan ketentuan.
Untuk pengusulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia Jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan Covid-19 setelah dilakukan Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di Lapangan.
Kemudian, penghentian sementara tersebut ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kasatker/KPA dan Kabalai dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
Terkait waktu penghentian sementara, dalam Instruksi Menteri ini poin nomor 3 menyebutkan bahwa waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan Covid-19 di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar.
Adapun, khusus untuk pekerjaan yang bersifat strategis nasional sebagai pelaksanaan Perpres atau Kepres atau Inpres maupun direktif lainnya, PPK menetapkan penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar sesuai ketentuan dan melaporkan untuk mendapatkan persetujuan Menteri PUPR.
Sebelumnya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengungkapkan Instruksi Menteri baru ditandatangani Menteri PUPR pada Jumat (27/3/2020).
“Bukan moratorium, tetapi penghentian pekerjaan lapangan jika ada pekerja positif. Instruksi ini ditujukan kepada pejabat di Kementerian PUPR,” katanya
Sumber Bisnis, edit koranbumn
