Pemerintah tengah melakukan peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata kelola penyediaan energi yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan gas bumi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap.
Penggunaan gas bumi domestik diprioritaskan untuk transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik dan industri berbahan bakar gas. Hal ini tentunya merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder terkait dalam upaya pemanfaatan Gas Bumi.
Menyadari hal tersebut, BPH Migas menginisiasi pertemuan secara daring (28/4) antara konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu/Solar subsidi untuk Kereta Api dan Transportasi Laut dengan PT. PGN LNG Indonesia dan PT. Pertagas Niaga selaku badan usaha pelaku kegiatan usaha LNG untuk mempercepat terwujudnya konversi BBM ke LNG dengan harapan akan segera terlaksananya pilot project konversi ke LNG baik untuk moda transportasi kereta api maupun kapal.
Dalam sambutannya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa BPH Migas sengaja mengundang PT. KAI dan pelaku transportasi laut dan asosiasi yaitu PT. ASDP, PT. PELNI, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan – (GAPASDAP), Indonesia National Ferry Owners Association (INFA), dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) guna mempertemukan dengan PT. PGN LNG dan PT. Pertagas Niaga sebagai mediasi supaya ada percepatan konversi energi dari BBM subsidi ke LNG.
Hal ini penting dalam rangka mencari solusi membantu negara dalam mengurangi subsidi BBM. Menurut Ifan sapaan M. Fanshurullah Asa, berdasarkan Data yang ada di BPH Migas penggunaan BBM subsidi saat ini untuk konsumen transportasi baik Kereta Api dan transportasi laut mencapai 1 juta KL. ” Jika ini bisa secepatnya kita lakukan konversi ke LNG, sama saja membantu negara mengurangi subsidi, juga mengurangi pemanasan global, mengurangi polusi, mengurangi impor sehingga devisa bisa dihemat” tutur Ifan.
Saat ini, lanjut Ifan, dalam 2 tahun terakhir karena kondisi pandemi ini konsumsi LNG di internasional mengalami penurunan, sehingga banyak kontrak kargo LNG Indonesia yang tidak terserap, sehingga akan dijual melalui market spot ke luar negeri. Alangkah bijaknya LNG ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, maka perlu ditingkatkan pasarpengguna Gas di dalam negeri yatu selain untuk pembangkit dan industri, maka perlu juga didorong pada sektor transportasi.
Dalam hal ini BPH berinisiatif untuk menawarkan dan mendorong rencana konversi pemakaian BBM Subsidi ke LNG dengan Iso Tank sebagai bahan bakar sektor transportasi khususnya Kereta Api dan Transportasi Laut/Kapal, dan mengetahui update kerja sama yang sudah terjalin serta rencana tindaklanjut yang akan dilakukan.
Dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1088 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, memberikan wewenang BPH Migas untuk dapat mengusulkan pemanfaatan LNG dalam negeri serta melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha pengolahan regasifikasi LNG, pengangkutan, penyimpanan dan niaga LNG berdasarkan Izin Usaha.
Lebih lanjut Ifan menyampaikan Saat ini BPH Migas sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, baik Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada dan yang lainnya untuk membuat pengaturan agar Retail LNG berbasiskan isotank kontainer bisa ditata tarif penyalurannya, regassifikasi dan sebagainya, sehingga para pihak bisa mendapatkan harga yang affordabel, adil untuk semua pihak.
BPH Migas berharap mulai dengan pilot-pilot project, setidaknya bulan agustus nanti sudah ada di gerbong kereta api, begitu juga dengan transportasi laut perlu segera ada pilot project. Sudah ada contoh penggunana LNG sebagai bahan bakar kereta api dan kapal diberbagai negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India. “Semoga rapat ini bisa menghasilkan komitmen perwujudan konversi dari BBM subsidi ke LNG, paling tidak dalam bentuk Pilot Project dan bila perlu pilot project tersebut dibiayai dari Iuran BPH Migas yang berasal dari Badan Usaha” pungkasnya.
Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia Jeffry Hotman dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa PGN LNG berkomitmen untuk memberikan performance & benefit yang baik dalam penyediaan LNG dan dari segi infrastruktur serta storage sangat memungkinkan untuk menjadi supply point.
Saat ini PGN LNG tengah melakukan kajian teknis & pertukaran informasi terkait kerjasama dalam project konversi BBM ke LNG dengan KAI. Aspek teknis dari project ini adalah konverter kit yang sangat spesifik sehingga terus dilakukan pengembangan dan diharapkan Agustus 2021 dapat diimplementasi untuk uji performance penggunaan LNG di kereta api dan bulan September diharapkan diperoleh data untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait komersialisasi.
PGN LNG memohon dukungan terkait penyediaan alokasi LNG dan penetapan harga komoditas hulu untuk transportasi yang mendukung pilot project agar terus berkelanjutan. Dari aspek safety, LNG lebih aman daripada CNG karena LNG disimpan pada tekanan atmosfer dan tanki didesain dengan standar safety yang tinggi. Terkait ukuran tanki akan dapat diperhitungkan lebih detail disesuaikan dengan kebutuhan bahan bakar case by case dari rute perjalanan kapal.
Terkait lokasi supply point, saat ini difokuskan pada titik fasilitas eksisiting namun diharapkan seiring berkembangnya pemanfaatan LNG maka supply point dapat ditambah sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan pelaku usaha sektor transportasi.
Terkait fleksibilitas jalur, PGN LNG optimis untuk ASDP dengan rute yang sudah pasti maka dapat diusahakan adanya supply point yang lebih dekat dengan rute. Sedangkan untuk PELNI yang jaraknya jauh untuk kembali ke supply point dapat dipertimbangkan penggunaan dual fuel. PGN LNG akan melakukan pembaruan MOU dengan PELNI & ASDP dan mengharapkan kajian yang telah dilakukan dapat dilanjutkan dengan pembahasan implementasi lebih lanjut.
Presiden Direktur PT Pertagas Niaga Linda Sunarti menyampaikan Pertagas Niaga siap untuk memberikan support terkait penyediaan dan supply LNG untuk sektor transportasi jika akan melakukan konversi BBM ke LNG dan telah memiliki infrastruktur yang mendukung pola supply LNG di Indonesia.Terkait alokasi LNG tidak perlu dikhawatirkan namun untuk menjamin keekonomian harga LNG yang fluktuatif maka perlu kebijakan khusus pemerintah terkait harga di hulu.
Infrastruktur Pertagas Niaga saat ini masih dedicated untuk sektor listrik dan industri namun tidak menutup kemungkinan untuk pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur baru untuk sektor transportasi
Sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diwakili oleh CDD Infrastructure Maintenance Junaidi N menyampaikan PT KAI mengharapkan dalam konversi ke LNG akan memberikan biaya yg lebih ekonomis daripada BBM.
Terkait MOU konversi ke LNG dengan PGN LNG perlu diperpanjang di tahun ini. PT KAI sudah berkoordinasi dengan PGN LNG terkait PKS dan masih perlu pembahasan lebih lanjut. Untuk pengujian performance LNG akan lebih banyak dilakukan secara statis.
Kemudian Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi menyampaikan MOU dengan PGN LNG perlu diperbarui namun telah dilakukan survey bersama dengan PGN LNG terhadap mesin pembangkit yang dapat dilakukan ujicoba untuk aplikasi alat konversi LNG di Merak-Bakaheuni.
PT ASDP mengharapkan harga LNG yang kompetitif, aksesability secara teknis & supply hingga bantuan teknologi konversi serta kebijakan pendukung.
PT PELNI (Persero) menyampaikan perlu adanya kajian dari segi safety dan efisiensi LNG untuk rute pelayaran penumpang jarak jauh.PELNI menyampaikan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan benchmarking terkait efisiensi konversi ke LNG untuk kapal penumpang.
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyambut baik adanya alternatif energi namun masih perlu dilakukan kajian aspek teknis mengingat banyaknya jumlah dan variasi ukuran armada serta lokasi yang menyebar di Indonesia. GAPASDAP mengharapkan penawaran dengan penjelasan keekonomian dari LNG dan aspek teknis terkait ukuran, kemudahan akses terhadap LNG serta adanya fasilitas yang memberikan kemudahan di pelabuhan.
INFA menyampaikan Perlu adanya kajian yang mendalam mengingat usia kapal yang sudah cukup tua serta kajian terkait keekonomian penggunaan bahan bakar baru.Konsistensi dari kebijakan pemerintah terkait penggunaan B30 atau LNG.INFA mengharapkan hasil dari pilot project yang dilakukan KAI dapat disebarluaskan untuk memberikan pandangan terkait pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar terutama dari aspek safety.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Komite BPH Migas Jugi Prajogio, Direktur Gas Bumi BPH Migas Sentot Harijadi BTP, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero yang diwakili oleh CDD Infrastructure Maintenance Junaidi N, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi, Direktur Utama PT PELNI Persero yang diwakili oleh VP Pengelolaan Bahan Bakar Yudi Y. Trividyaputra, Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia Jeffry Hotman, Presiden Direktur PT Pertagas Niaga Linda Sunarti, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan – GAPASDAP Khoiri Soetomo, Ketua Umum Indonesia National Ferry Owners Association–INFA, yang diwakili oleh Sekjen INFA J.A Barata, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association – INSA, yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah.
Sumber Republika, edit koranbumn
