Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memitigasi perubahan iklim dan percepatan transisi menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui kolaborasi yang adil dan inklusif.
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, dalam sesi Leaders Summit pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11).
“Indonesia datang ke Belém dengan membawa pesan yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” tegas Hashim.
Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dan dijalankan secara konsisten.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada tahun 2035. Upaya ini akan didukung oleh peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2030, serta pengembangan teknologi baru seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” tambah Hashim.
Komitmen tersebut turut dipertegas oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang menekankan arah transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Hanif menambahkan, prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” tambah Hanif.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN siap mendukung dan merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Sekitar tiga bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru. Dalam rencana tersebut, sepuluh tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa RUPTL ini menjadi peta jalan strategis bagi PLN untuk mendukung akselerasi transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Implementasi rencana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal, tetapi juga mendorong pengembangan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan.
