Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan lembaganya sudah mendapatkan kesepakatan pendanaan dari Bank Himbara dan swasta untuk pengadaan vaksin booster tahun depan.
Ihwal program vaksin booster itu, pemerintah belakangan memberi izin kepada perusahaan farmasi milik pemerintah dan swasta untuk mengimpor vaksin untuk disalurkan kepada masyarakat. Adapun kebutuhan vaksin booster itu mencapai 231,4 juta dosis yang akan disuntikan kepada 208,3 juta jiwa.
Dari kebutuhan itu, pemerintah bakal menanggung pengadaan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis lewat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Pengadaan dosis vaksin lewat APBN itu diarahkan kepada kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia sebesar 21,5 juta jiwa dan penerima bantuan iuran atau PBI non-lansia yang mencapai 61,6 juta jiwa.
Sisanya sekitar 125,2 juta orang bakal diserahkan pada perusahaan farmasi lewat mekanisme pasar. Adapun 125,2 juta orang itu masuk ke dalam kategori masyarakat mandiri yang tidak tercatat dalam kelompok penerima bantuan iuran atau PBI.
“Untuk sumber pendanaan yang program pemerintah itu nanti dari APBN, sementara yang non-APBN kami sudah dapat kesepakatan baik dari Himbara dan bank swasta nasional,” kata Honesti saat saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021).
Honesti menuturkan pelibatan perusahaan farmasi swasta itu dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan vaksin tahun depan yang relatif tinggi.
Menurut catatan BPOM, Kemenkes memerlukan sebanyak 300 juta dosis vaksin tahun depan. Perinciannya, kebutuhan untuk vaksin anak-anak sebesar 68,6 juta dosis sedangkan vaksin booster mencapai 231,4 juta dosis.
“Nanti untuk suplainya kita impor langsung dari Bio Farma dan juga perusahaan farmasi yang sudah memenuhi persyaratan,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi wewenang kepada perusahaan farmasi swasta untuk mengimpor vaksin booster menyusul rencana pemberian vaksin dosis ketiga kepada masyarakat tahun depan. Rencananya program vaksin booster itu bakal dimulai pada Januari 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebutuhan vaksin booster itu mencapai 231,4 juta dosis yang akan disuntikan kepada 208,3 juta jiwa. Budi mengatakan pemerintah hanya akan menanggung pengadaan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis lewat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
“Untuk vaksinasi Lansia dan PBI non Lansia itu akan ditanggung oleh negara, sedangkan yang mandiri dan non lansia kita akan buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung dijual ke masyarakat,” kata Budi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
