PT PAL Indonesia mengungkap permintaan kapal nasional selama ini masih dikerjakan di luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi pasar Rp1.522 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, ketiadaan kebijakan terpadu industri galangan kapal dinilai membuat mayoritas pesanan kapal Indonesia justru dikerjakan di luar negeri.
“Makanya yang terjadi adalah 90% itu pemesanan ke luar negeri. Atau, kalaupun ada yang di dalam negeri, semua equipment-nya [impor], karena TKDN itu masih belum kita jaga,” kata Kaharuddin saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dia mengungkap bahwa implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum mencerminkan realitas di lapangan.
Akibatnya, kontribusi industri galangan domestik terhadap pembangunan kapal nasional masih sangat minim.
Meskipun sejumlah proyek tercatat memiliki TKDN 30%—40%, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kandungan riil dalam negeri. Dalam praktiknya, porsi pekerjaan yang benar-benar dikerjakan di galangan nasional disebut belum mencapai 10%.
Kondisi itu membuat potensi ekonomi sektor perkapalan belum memberikan dampak signifikan bagi industri pendukung di dalam negeri.
Padahal, kebutuhan kapal ke depan disebut akan melonjak tajam seiring agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga penguatan pertahanan dan keamanan maritim.
“Kalau potensi ini kembali lari ke luar, kita tidak akan merasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu sekarang kita tarik ke dalam negeri, kita bangun industri pendukungnya supaya kontribusinya terhadap ekonomi nasional signifikan,” tuturnya.
Menurutnya, penguatan industri galangan kapal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan rantai pasok domestik yang lebih luas dan berkelanjutan.
Data Kementerian Perindustrian mencatat Indonesia memiliki lebih dari 320 galangan kapal. Namun, sebagian besar masih berfokus pada aktivitas perawatan dan perbaikan kapal atau maintenance, repair, and overhaul (MRO), bukan pembangunan kapal baru.
“Dari 320 sekian galangan kapal itu, yang benar-benar melakukan manufacturing kapal baru mungkin tidak sampai 10 galangan. Selebihnya didominasi MRO, bahkan banyak yang hanya untuk kebutuhan internal grupnya sendiri,” jelasnya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, PT PAL mulai menghimpun galangan-galangan kapal yang dinilai memiliki kapasitas membangun kapal baru. Kolaborasi ini akan diperluas, terutama untuk proyek kapal dengan spesifikasi lebih umum seperti kapal perikanan.
Langkah ini sejalan dengan penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada industri dalam negeri untuk membangun sekitar 1.500 kapal ikan, dengan PT PAL bertindak sebagai lead integrator.
PT PAL menegaskan forum konsolidasi galangan kapal yang digelar saat ini merupakan tahap awal dari pembentukan pola kerja sama jangka panjang.
Jumlah galangan yang terlibat akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan percepatan proyek yang harus segera direalisasikan.
“Ini forum pertama, tapi bukan yang terakhir. Pola dan mekanisme kerja sama akan terus kita bentuk agar bisa segera dijalankan sesuai kebutuhan pembangunan kapal nasional,” tutupnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
