Utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terlihat terus membengkak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini hal tersebut terjadi karena biaya investasi yang nilainya jumbo.
Zulkifli mengungkapkan, dalam periode-periode terdahulu investasi PLN dalam setahun bisa mencapai Rp 120 triliun, angka ini kemudian dipangkas menjadi Rp 100 triliun per tahun.
Belakangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta agar PLN memangkas biaya investasinya.
“Pada masa kami Kementerian BUMN meminta dari Rp 100 triliun diturunkan menjadi Rp 78 triliun di tahun ini,” kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, Rabu (1/9).
Zulkifli mengungkapkan, dengan berbagai program ketenagalistrikan maka kebutuhan investasi Rp 78 triliun pun masih belum bisa dipenuhi seluruhnya dari cash PLN. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, PLN harus meminjam dari perbankan.
“Kalau bapak ibu lihat kenapa PLN itu punya pinjaman bank sampai hampir Rp 500 triliun karena memang cashflow PLN tidak cukup untuk biayai investasi Rp 100 triliun tiap tahun padahal labanya hanya Rp 5 triliun,” ungkap Zulkifli.
Dia bilang, demi mengatasi kondisi ini sejatinya kenaikan tarif listrik bisa menjadi solusi demi memangkas selisih dengan biaya penyediaan listrik yang terus meningkat. Apalagi sejak 2017 lalu, belum ada kenaikan tarif yang dilakukan pemerintah.
Namun, Zulkifli memastikan, menaikkan tarif pada kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung jelas bukan langkah yang tepat.
Zulkifli melanjutkan, PLN kerap dikritisi karena dianggap memonopoli bidang usaha ketenagalistrikan namun masih tetap merugi. Menanggapi hal ini, dirinya menjelaskan dengan besaran utang yang mencapai Rp 500 triliun maka bukan perkara mudah bagi PLN.
Apalagi, PLN menjalankan investasi dalam beberapa tahun terakhir dengan merujuk pada asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 7% hingga 8%. Pada kenyataannya, konsumsi listrik kini hanya ada di kisaran 4,5%.
“Sejak tahun lalu kami over suplai, kami juga beli listrik dari Independent Power Producer (IPP) dengan skema take or pay, harus tetap bayar kelebihan listrik,” jelas Zulkifli.
Selain over suplai listrik, Zulkifli mengakui pihaknya juga kini tengah dihadapkan pada kondisi over suplai pasokan gas dimana PLN periode terdahulu melakukan kontrak jangka panjang untuk kebutuhan gas yang jauh di atas realisasi kebutuhan konsumsi yang ada.
Zulkifli mengungkapkan, di tengah kondisi ini, komponen pembentuk biaya penyediaan listrik terus mengalami kenaikan seperti harga minyak dan batubara. Beruntungnya, untuk batubara, PLN dilindungi dengan harga US$ 70 per ton.
Dalam kondisi ini, PLN juga ditugaskan untuk melaksanakan sejumlah program ketenagalistrikan lewat program Penyertaan Modal Negara (PMN).
Zulkifli mengungkapkan, pihaknya sedianya mengusulkan agar PMN d itahun 2022 dapat diberikan mencapai Rp 10 triliun. Akan tetapi, Kementerian keuangan meminta PLN untuk menyiapkan skenario usulan sebesar Rp 5 triliun saja. Untuk itu, pihaknya berharap bantuan Komisi VI agar PMN di tahun 2022 dapat ditingkatkan sesuai harapan PLN sebesar Rp 10 triliun.
Dari jumlah tersebut, PLN menargetkan penggunaan PMN untuk proyek sektor EBT, transmisi, distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan untuk program listrik desa dan Pembangkit EBT penunjang program listrik desa.
Zulkifli memaparkan, dengan beragam kebutuhan investasi yang ada dan besaran total investasi PLN yang mencapai Rp 78 triliun maka kehadiran PMN sejatinya masih menyisakan selisih yang besar.
“Kalau kami investasi Rp 100 triliun, PMN hanya Rp 5 triliun ya repot bapak ibu. Kalau Rp 100 triliun investasi mungkin PMN (harusnya) Rp 30 triliun setiap tahun,” imbuh Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, kendati dengan kondisi tersebut pihaknya tetap berkomitmen untuk memenuhi penugasan yang diberikan.
“Lisdes tidak mungkin kami serahkan ke swasta, ini kan tidak feasible. Siapa yang mau melaksanakan Lisdes di ujung-ujung Indonesia. Secara umum saya sampaikan, kami komitmen jaga PMN betul-betul dilaksanakan sesuai rencana. Tapi kami mohon dibantu karena tahun 2022 kami minta Rp 10 triliun, di kasihnya hanya Rp 5 triliun,” pungkas Zulkifli.
Sumber Kontan, edit koranbumn
