Dalam menjalankan operasional jasa pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 selalu berkomitmen untuk menyediakan layanan kepelabuhanan yang profesional, bersih, dan transparan dengan mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Corporate Value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Berpegang pada komitmen tersebut, Pelindo 1 dengan tegas menolak segala bentuk suap, pungli, dan bentuk gratifikasi lainnya dari seluruh stakeholders maupun pengguna layanan kepelabuhanan.
“Untuk menjaga operasional pelabuhan agar tetap bersih dari kegiatan pungli dan premanisme, seluruh pekerja harus menjunjung tinggi penerapan GCG dan tata nilai AKHLAK dan tegas menolak segala bentuk gratifikasi dan aktivitas pungli di lingkungan Pelindo 1,” tegas Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 1, Ridwan Sani Siregar saat melakukan briefing rutin kepada seluruh pegawai dan petugas operasional di Terminal Petikemas Belawan pada Selasa, 15 Juni 2021.
Pelindo 1 juga telah menjalankan sederet kebijakan seperti sosialisasi penerapan GCG dan AKHLAK kepada seluruh pegawai, monitoring dan pengawasan ketat dalam setiap kegiatan operasional kepelabuhanan di seluruh cabang, penerapan digitalisasi layanan dan sistem informasi kepelabuhanan terpadu yang cashless dan transparan, serta menjalankan aktivitas pengamanan area pelabuhan yang mengacu pada standar ISPS Code,” jelas VP Public Relations Pelindo 1, Fiona Sari Utami.
Sosialisasi secara intens dilakukan dalam bentuk briefing sebelum bekerja, pemasangan spanduk dan banner di dermaga, serta arahan-arahan dengan menekankan untuk tidak melakukan aktivitas pungli, dan segala kegiatan yang melanggar norma dan agama.
Penerapan digitalisasi layanan dan penggunaan sistem informasi kepelabuhanan juga terus dikembangkan untuk semakin meningkatkan efektifitas layanan. Seperti halnya di TPK Belawan sudah sepenuhnya melakukan system Integrated Billing System (IBS). Dengan penerapan system cashless, tidak ada lagi pemberian atau penggunaan uang secara tunai, ini sebagai langkah dalam meminimalisir pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
Untuk Terminal Petikemas (TPK) Belawan Fase II sudah menerapkan sistem informasi pada proses penerimaan petikemas. “Setiap petikemas yang masuk ke TPK Belawan Fase II sebelumnya sudah didaftarkan oleh perusahaan pelayaran, kemudian pengguna jasa dapat mencetak E-CEIR (Electronic Container Equipment Interchange Receipt) yang dilengkapi dengan QR-Code untuk selanjutnya diberikan kepada para pengemudi truck pengangkut petikemas.
“Jika pengecekan petikemas telah sesuai, maka selanjutnya akan memperoleh job slip/ gate pass yang berisi informasi terkait posisi Petikemas di Lapangan (Block, Slot, Row dan Tier)” terang Fiona.
Pengemudi truk selanjutnya menuju lokasi block penumpukan petikemas sesuai informasi yang tertera pada job slip. Terdapat barrier gate di masing-masing block untuk memastikan hanya truck yang diijinkan yang dapat masuk ke dalam block, sehubungan tidak ada operator alat ataupun Petugas di Lapangan karena Terminal Penumpukan menggunakan alat ARTG (Automatic Rubber Tyred Gantry Crane) dan semua Operator ARTG mengendalikan alat secara remote dari dalam Kantor sehingga menghindari adanya interaksi langsung antara Pekerja dengan Pengguna Jasa.
Penggunaan sistem secara automation menjadikan semua pergerakan petikemas di dalam Terminal telah tercatat dan terkendali. Hal tersebut memudahkan dan seluruh kegiatan ini juga dipantau melalui kamera pengawas (CCTV), mulai dari gate, lapangan penumpukan, dermaga dan area perkantoran, sehingga setiap kegiatan dan tindakan di dalam terminal dapat dipantau dengan baik.
Kami juga mengajak khalayak untuk turut berpartisipasi dalam menjaga pelabuhan kita dengan menolak, mengawasi, dan melaporkan ke lapor.gratifikasi@pelindo1.co.id apabila mengalami tindakan pungli atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan pelabuhan. “Dukungan dari masyarakat sangat bernilai bagi Pelindo 1 dalam menjaga operasional pelayanan kepelabuhanan kita tetap berjalan dengan lancar dan baik,” tutup Fiona.
Tentang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
(BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat. Pelindo 1 berkantor pusat di Medan dan memiliki wilayah operasi di 4 provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau daratan dan Riau Kepulauan, serta mengelola 15 cabang pelabuhan, 8 kawasan pelabuhan/ perwakilan dan mengelola 1 (satu) unit usaha yaitu UGK (Unit Usaha Galangan Kapal) serta 5 (lima) Anak Perusahaan, yaitu PT Prima Terminal Petikemas (PTP), PT Prima Multi Terminal (PMT), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK) dan PT Prima Husada Cipta Medan (PHCM).
Pelayanan Pelindo 1 meliputi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya. Pelindo I mempunyai lokasi strategis di Selat Malaka, yang merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan dunia dan saat ini sedang mengembangkan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan Hub Port Indonesia bagian barat, serta mempunyai pintu utama eksport CPO ke seluruh dunia, yaitu melalui pelabuhan Belawan dan Dumai.
Saat ini Pelindo 1 dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan secara terus menerus, telah melakukan inovasi dengan menambahkan peralatan dan perpanjangan fasilitas dermaga sehingga untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efektif dan efisien.
Pengembangan secara kontinu ini juga untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan Pemerintah terutama dalam program tol laut untuk memperkuat konektivitas nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif serta meningkatkan daya saing nasional
Pelindo 1, Indonesia Gateway.
