Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan berlanjut di tahun 2021. Alokasi tersebut sekitar Rp 372 triliun untuk menangani kesehatan dan stimulus PEN.
Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan berjalannya program-program yang di luncurkan. Sehingga, apabila tidak berjalan, maka tentu akan segera dialihkan ke program yang lebih efektif.
Ia mengatakan, pemerintah tetap melanjutkan program PEN untuk menangani masyarakat yang terdampak pandemi atau pasca pandemi. Selain itu, program PEN tahun 2021 juga berfokus pada sektor kesehatan serta perlindungan sosial untuk mendorong pertumbuhan.
“Pemerintah tetap dinamis melihat kalau ada program yang kurang ditambahkan, kalau yang tidak efektif kita realokasi,” jelas Yustinus dalam diskusi daring, Selasa (10/11).
Adapun terkait perkembangan penyaluran PEN, hingga 4 November 2020, Yustinus menyebutkan bahwa total penyaluran PEN secara keseluruhannya telah mencapai 54,1% dari total anggaran Rp 695,2 triliun.
Yustinus juga bilang, penyerapan ini terbilang cukup cepat mengingat skema PEN yang sudah final sekitar bulan Agustus lalu. Artinya, upaya akselerasi yang dilakukan pemerintah berhasil.
“Penyerapan yang tercatat hingga 4 November mencapai 54,1% dari total pagu. Ini angka yang cukup besar dan skema PEN ini sudah final sekitar bulan Agustus jadi ini relatif cepat penyerapannya,” jelas Yustinus dalam diskusi secara daring, Selasa (10/11).
Rinciannya, pertama penyaluran sektor perlindungan sosial telah mencapai 86,5% dari Rp 203,9 triliun atau terealisasikan hingga Rp 176 triliun. Kedua sektor UMKM telah mencapai 75% atau Rp 91 triliun dari total pagu Rp 123 triliun. Ketiga penyerapan insentif usaha dari total pagu Rp 120 triliun sudah terserap 30% atau sekitar Rp 35 triliun.
Keempat penyerapan di sektor Pemda/Sektoral sudah mencapai 26% atau sekitar Rp 28 triliun dari Rp 106,11 triliun.
“Penyerapan yang masih rendah disebabkan karena masih menunggu untuk pariwisata dan pinjaman daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan,” tandasnya.
Kelima yakni sektor korporasi yang masih 0% hingga saat ini. Ia menjelaskan penyaluran ini masih menunggu beberapa regulasi atau payung hukum untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Sehingga apabila aturan ini selesai maka dipastikan dalam waktu dekat akan segera dicairkan.
Serta keenam penyerapan sektor kesehatan hingga 4 November mencapai 33,1% dari pagu.
“Minggu-minggu ini diharapkan untuk Korporasi semua selesai dan bisa dibayarkan sekitar Rp 53,6 triliun,” jelasnya.
Melihat penyerapan PEN yang dinilai begitu cepat, maka pemerintah juga optimistik penyerapannya bisa mencapai hingga 100%. Sebab seluruh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hampir diselesaikan.
“Kita optimistik penyerapannya akan sepenuhnya terpenuhi hingga akhir tahun ini,” ujarnya.
Adapun, upaya pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah masa resesi saat ini adalah dengan menjaga permintaan masyarakat lewat program perlindungan sosial. Sebab, permintaan atau demand merupakan aspek yang paling berhubungan dengan konsumsi masyarakat.
Sehingga, ia mengatakan bahwa memang fokus awal dan utama pemerintah menjaga ekonomi adalah dengan menggenjot program perlindungan sosial bagi masyarakat serta melalui insentif usaha agar para pelaku UMKM dapat tetap produktif untuk sisi supply.
Sementara, Yustinus juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menggenjot upaya untuk mempercepat penyaluran bagi korporasi lewat PMN maupun investasi pemerintah. Apabila regulasi sudah siap, PMN dan pinjaman ke BUMN akan bisa langsung dibayarkan.
“Inipun terus dipercepat prosesnya, salah satunya dengan melakukan pembahasan maraton dengan setiap BUMN/Lembaga. Selebihnya Pemerintah akan tetap menggenjot penyerapan bansos yang selama ini efektif dimanfaatkan,” ujarnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama menilai upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memutar perekonomian di masa resesi ini adalah dengan meningkatkan realisasi belanja dan penyaluran program PEN sepenuhnya.
“Pemerintah perlu tmeningkatkan optimisme pada masyarakat dengan terus memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Hal ini tentu harus dibarengi dengan meningkatkan realisasi belanja dan program PEN,” jelas Riza.
Sehingga, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat PEN, maka menurutnya program PEN yang perlu diutamakan atau difokuskan yakni bantuan sosial, UMKM dan sektor kesehatan. Sebab, ketiga ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja terutama kelas menengah atas.
Riza juga menilai bahwa penyerapan PEN di tahun ini mungkin tidak akan mencapai 100% namun setidaknya mencapai 90% dapat terserap jika kendala administratif dan data bisa diperbaiki sebaik mungkin.
Sumber Kontan, edit koranbumn
