Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ritme pembangunan fisik tetap terjaga di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Melalui skema ini, PT SMI akan bergerak sebagai lembaga keuangan pembangunan (Development Finance Institution/DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara PT IIF berperan mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk membiayai seluruh pengembangan proyek infrastruktur nasional dari hulu ke hilir. Untuk itu, pengembangan infrastruktur ke depan akan didorong melalui skema blended finance yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta dengan didukung komitmen SMV.
Salah satu skema blended finance yang sudah berjalan yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4 dari setiap modal Rp1 yang dikucurkan APBN.
Sejalan dengan hal itu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah bersama SMV-nya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek tersebut harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.
“Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kami pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi,” ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).
Selain itu, dia juga memastikan langkah yang diambil pemerintah akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi pertumbuhan sektor swasta. Dengan begitu, kontribusi swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama yang lebih signifikan bagi ekonomi RI.
Purbaya optimistis pembangunan infrastruktur nasional akan berjalan lancar apabila upaya tersebut berjalan lancar. Dengan demikian, dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional diikuti dengan kondisi fiskal yang tetap terjaga.
“Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tetapi dengan fiskal disiplin. Bisa gak ya? Sepertinya bisa. Karena pada 3-4 tahun lalu kami bisa tumbuh 5,39% dengan kondisi fiskal terjaga di 2,81%. Jadi kalau kami bisa manage bisa lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih besar lagi,” jelasnya.
Rekam Jejak Duo Mesin Pembiayaan Infrastruktur
Seiring dengan hal tersebut, manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur memastikan komitmennya untuk menjalankan investasi infrastruktur secara lebih berkualitas.
Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi kurs Rp17.165 per dolar) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Perinciannya, APBN menyumbang Rp2.469 triliun dan APBD sebesar Rp1.790 triliun.
Artinya, masih terdapat celah pembiayaan (funding gap) yang sangat lebar, yakni senilai US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun. Celah inilah yang tidak bisa lagi ditutup hanya dengan skema publik konvensional.
“Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif,” jelasnya.
Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur mencatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur hingga Rp275 triliun. Angka ini diraih dalam kurun 17 tahun selama beroperasi sebagai SMV Kemenkeu.
Reynaldi menyatakan kucuran dana tersebut menyasar berbagai proyek strategis nasional. Di mana, total nilai investasi yang berhasil dikelola dari komitmen tersebut mencapai Rp1.183 triliun.
Dia menekankan dukungan pembiayaan tersebut telah memberikan dampak nyata pada sektor lapangan kerja dengan menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.
“Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%,” ujar Reynaldi.
Secara terpisah, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) juga mengungkap telah berkontribusi mengguyur pembiayaan proyek Infrastruktur dengan nilai mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi.
Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur dengan rasio daya ungkit modal (leverage) mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal.
“Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun,” ujar Rizki saat ditemui Bisnis di kantornya.
Portofolio pembiayaan IIF saat ini didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor tersebut mencakup telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta sektor kontraktor.
Selain itu, IIF aktif mengucurkan dana pada sektor utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur sosial. Cakupan ini membuktikan diversifikasi pembiayaan IIF yang sangat luas pada aset-aset produktif.
Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.
“Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai,” pungkasnya.
Laporan kinerja IIF sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 memperlihatkan bahwa perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar. Angka itu tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.
Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (YoY) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.
Tantangan Dorong Minat Swasta dan PR Transformasi
Merespons rencana tersebut, Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memberikan catatan penting. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi bisa mendorong ekonomi RI tumbuh maksimal hingga mampu menarik banyak minat investasi swasta.
Salah satu yang perlu menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah mampu menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang dinilai masih terlalu tinggi.
Darmin mengatakan tingginya angka ICOR mencerminkan bahwa investasi yang ditanamkan belum memberikan output ekonomi yang maksimal atau efisien.
“Terus terang ada indikasi sebenarnya ICOR kita masih ketinggian. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, India itu dia ICOR-nya lebih rendah berkisar pada angka 5% sampai 5,5% kira-kira. Kita, ada di angka 6% sampai 6,5%,” jelasnya.
Selisih efisiensi tersebut berdampak langsung pada laju ekonomi, di mana India mampu tumbuh 6%–7% sedangkan Indonesia terjaga di kisaran level 5%.
Oleh karena itu, Darmin menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi struktural melalui perbaikan ICOR. Pembangunan infrastruktur harus menjadi proses berkelanjutan yang mengubah struktur agraris menjadi basis industri yang kuat.
“Kita selalu melambat pertumbuhannya sejak 2012. Setelah krisis 97–98, kita hanya pernah dua kali pertumbuhan ekonominya itu di atas 6%. Saya lupa persis tahunnya, tetapi seingat saya adalah tahun 2006–2007. Nah, pertanyaannya, apa terjadi?” ujarnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
