Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pemerintah bakal melakukan vaksinasi anti-Covid-19 terhadap 107 juta orang atau sekira 67 persen dari penduduk yang berusia 18 hingga 59 tahun. Erick menyebut, 107 juta vaksin merupakan kombinasi dari vaksin bantuan pemerintah yang secara gratis diberikan kepada masyarakat dan vaksin mandiri.
“Kalau vaksin bantuan pemerintah karena ini menggunakan dana APBN tentunya gratis,” ujar Erick dalam acara “Menanti Vaksin Covid-19” di Metro TV pada Jumat (20/11).
Sementara, vaksin mandiri, kata Erick, dikenakan biaya yang belum disebutkan harganya hingga saat ini. Erick mengajak masyarakat berpikir positif dengan upaya pemerintah melakukan vaksinasi, baik yang gratis maupun berbayar. Erick menyebut, harga vaksin berbayar nantinya akan meliputi seluruh ongkos produksi, distribusi, peralatan, hingga penyuntikan.
“Kemarin, China menetapkan itu ada yang 60 sampai 100 dolar (per vaksin), itu China ya,” ucap Erick.
Erick mengatakan, angka 60 dolar AS hingga 100 dolar AS per dosis vaksin belum meliputi ongkos kirim, distribusi, dan jasa penyuntikan.
“Jangan cepat-cepat melihat negatif karena kenapa harga-harga itu kan belum termasuk tadi ongkos tadi,” ungkap Erick.
Erick memastikan pemerintah tidak akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat sendiri. Penetapan harga untuk vaksin, kata Erick, dilakukan secara bisnis antarperusahaan Indonesia dengan China dengan mempertimbangkan segala macam ongkos produksi hingga distribusi.
“Kita belum tahu dan harga itu dari Kemenkes yang akan membuat standardisasi. Jadi, kemungkinan akan ada seperti batas-batasnya itu berapa akan ada, tetapi karena ada dua merek yang untuk harganya pasti berbeda-beda,” kata Erick.
Sumber Republika, edit koranbumn
