Related Articles
Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berharap Pemerintah segera melakukan Pengusulan Penugasan Pembangunan dan Pengoperasian Makassar New Port Tahap II dan Tahap III melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Hal itu terungkap dalam rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Farid Padang dengan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra Samal dan tim dari Kementerian BUMN, di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat PT Pelindo IV Makassar, Selasa (4 Desember 2018).
Dalam pemaparannya, Dirut Pelindo IV, Farid Padang mengatakan bahwa latar belakang pengajuan penerbitan Perpres Makassar New Port (MNP), di antaranya karena pembangunan MNP Tahap II dan III merupakan satu rangkaian pembangunan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan MNP Tahap I.
“Saat ini, realisasi agregate pembangunan MNP Tahap I sudah mencapai 90,81%. Rinciannya, untuk Tahap I Paket A sudah rampung 100%. Sedangkan Tahap I Paket B, progresnya sudah 90,38%, Paket C 78,09% dan Paket D progresnya 9,90%,” papar Farid.
Dia mengatakan, latar belakang pengajuan penerbitan Perpres MNP juga karena kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan, pendanaannya merupakan dana PT Pelindo IV (Persero) tanpa ada dana APBN, sehingga kurang tepat apabila pengembangan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Dimana untuk pengajuan konsesi pengembangan Tahap I B – I D, telah terdapat dukungan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Farid menyampaikan, dengan adanya Perpres MNP, memberikan jaminan kepada investor atas keberlangsungan pengembangan Makassar New Port sampai tahap ultimate. Apalagi, di dalam Tahap III nanti, pihaknya menginginkan adanya industri di dalam MNP.
Sejauh ini lanjut Farid, belum ada industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia Timur yang berlokasi di dalam pelabuhan. “Belum adanya lokasi perindustrian yang terintegrasi di Indonesia Timur, sehingga di Tahap III (ultimate) nanti akan diprioritaskan sebagai Integrated Economic Zone,” sebutnya.
Dia mencontohkan beberapa zona ekonomi modern yang terintegrasi dengan pelabuhan, di antaranya Port Klang di Malaysia dan Port of Rotterdam di Belanda.
Farid menuturkan, pembangunan Makassar New Port Tahap III (ultimate) yang direncanakan rampung pada 2025 mendatang, akan menjadi pusat konsolidasi dan distribusi di Indonesia Timur terutama untuk BBM, LNG dan fertilizer/petro kimia untuk mencukupi kebutuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dia menyebut, pembangunan MNP telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Karena dengan adanya MNP, diakui bisa memperlancar arus barang . Tapi usulan Pak Gubernur Sulsel, barang yang masuk dan keluar harus barang yang memiliki nilai ekonomi, yaitu barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, kalau mau ada barang jadi dan barang setengah jadi, maka harus ada industri di dalam pelabuhan,” tukasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra Samal mengungkapkan bahwa Perpres memang diperlukan untuk “memaksa” semua pihak agar mendukung pembangunan MNP.
“Tetapi, Pelindo IV juga harus menyiapkan alasan yang paling kuat agar bisa diterima di kementerian, mengapa Perpres MNP harus dikeluarkan,” ujarnya.
Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN, Rini Widyastuti menambahkan, pihaknya akan secepatnya mengendorsesurat terkait penerbitan Perpres MNP kepada Ibu Menteri BUMN, Rini Soemarno.
“Kami berharap, surat terkait perpres tersebut segera ditandatangani oleh Ibu Menteri BUMN,” tutupnya.
Sumber Pelindo 4
