PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo merancang agar kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Manyar, Gresik, Jawa Timur menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.
“JIIPE merupakan bagian dari strategi PT Pelindo mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan,” kata Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono, Minggu (12/11/2023).
Integrasi itu, kata Arif, menyelesaikan berbagai masalah konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan seperti delays trucking, keterbatasan moda transportasi, waktu tempuh yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur jalan.
Seperti diketahui, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana terdapat dua entitas di dalamnya yaitu PT BKMS selaku pengembang dan pengelola kawasan industri (Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola).
PT BKMS merupakan usaha patungan antara PT Pelindo (Persero) dengan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dengan komposisi kepemilikan sebesar 40% dan 60%. Entitas lainnya ialah PT BMS sebagai pengelola kawasan pelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) dengan komposisi 60% dan 40%.
Sebelum 1 Oktober 2021 ketika empat perusahaan pengelola pelabuhan merger menjadi PT Pelindo (Persero), dua perusahaan tersebut merupakan afiliasi dari PT Pelindo 3 sedangkan untuk kawasan residensial di kembangkan dan dikelola langsung oleh PT AKR Surabaya Land Corporindo.
Dibangun sejak 2012, kawasan industri JIIPE resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, dengan kegiatan usaha yang terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi; dan pengembangan energi dengan didukung industri 4.0.
Kawasan dengan luas total 3.000 hektare (ha) ini, terdiri dari pengembangan kawasan industri seluas 1.761 ha dan pelabuhan seluas 406 ha di mana kedua area tersebut merupakan KEK dengan didukung kawasan residensial seluas 800 ha.
Dengan berbagai kluster yaitu metal, electronic, chemical, energy, support dan logistic yang berorientasi ekspor, kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam memiliki fasilitas dermaga multipurpose seluas 500X50 meter, dengan panjang dermaga 1.000m dan didukung kedalaman laut hingga -14 LWS, pelabuhan JIIPE memiliki kemampuan untuk menampung kapal hingga 100ribu DWT.
Sejak ditetapkan sebagai KEK, Direktur HR dan Logistik PT BKMS Agung P. Guritno menyampaikan investasi yang masuk ke JIIPE sudah mencapai sekitar Rp52 triliun dan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pengembangan kawasan.
Pemerintah pun telah menargetkan investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp250 triliun.
Agung optimistis target tersebut akan terpenuhi karena berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah dan kawasan industri, terutama konektivitas antarwilayah di sekitar Gresik dan dengan pelabuhan.
Pencapaian target diawali dengan masuknya fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia merupakan salah satu industri unggulan di JIIPE.
Sebagai bagian dari program hilirisasi industri pemerintah, Freeport menjadi anchor tenant JIIPE dengan lahan seluas 100 ha.
Hingga akhir Agustus 2023, Direksi PT Freeport Indonesia menyampaikan kepada media bahwa pembangunan pabrik tersebut sudah mencapai 76%. Freeport bergegas mengejar permintaan Presiden Joko Widodo agar pabrik ini sudah beroperasi pada Mei 2024.
Pabrik smelter Freeport yang dibangun dengan investasi US$3 miliar merupakan salah satu dari 21 perusahaan yang telah bergabung di JIIPE.
Semenjak JIIPE dikukuhkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, lima tenan besar telah bergabung dan diharapkan dapat memacu minat para investor asing selanjutnya untuk berinvestasi di KEK Gresik.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
