Pembahasan Alokasi 10% Saham PTFI untuk Papua Didasari Niat Baik

Terkait alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah Papua setelah Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero) berhasil menuntaskan proses pembelian saham mayoritas PTFI di Desember nanti, INALUM beserta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Danareksa (Persero) dan Kantor Hukum HPRP Danton telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua dan jajarannya pada tanggal 22 November di Gedung Negara, Jayapura.
INALUM sangat memahami aspirasi yang disampaikan Gubernur dalam pertemuan tersebut dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari kesepakatan yang terbaik. Keputusan Pemerintah Pusat dan INALUM untuk mengalokasikan 10% saham PTFI untuk Pemerintah Daerah didasari oleh niat yang baik agar masyarakat Papua mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil operasional PTFI.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berjalan secara dinamis dan kondusif. Setelah pertemuan, Gubernur dan jajarannya akan mengkaji opsi-opsi yang terbaik bagi para pihak.
Struktur kepemilikan pemerintah daerah yang saat ini diusulkan, termasuk struktur PT Indocopper Investama (PTII) sebagai Perseroan Khusus, adalah struktur yang lazim dan mempertimbangkan aspek finansial, legal dan perpajakan yang efisien bagi semua pemegang saham, termasuk Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
PTII akan menjadi Perseroan Khusus yang akan dimiliki oleh INALUM dan BUMD Pemerintah Daerah, sesuai dengan kesepakatan induk yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2018 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan INALUM tentang Pengambilan Saham Divestasi PTFI. PTII saat ini memiliki 9.36% saham di PTFI, perusahaan tersebut 100% dimiliki oleh Freeport McMoRan sejak 2002. Setelah proses divestasi selesai nanti, 100% saham PTII akan dimiliki oleh INALUM, sebelum nantinya dijadikan Perseroan Khusus untuk menampung saham Pemerintah Daerah.
Pertimbangan penggunaan PTII sebagai Perseroan Khusus adalah mekanisme yang paling efisien secara finansial, legal dan perpajakan. Penggantian nama dari PT Indocopper Investama, akan menjadi pertimbangan INALUM dan Pemerintah Daerah.
INALUM akan menunggu kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai struktur kepemilikan saham dalam BUMD yang akan dibentuk bersama.
Sumber INALUM