Pemerintah, melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tengah menyiapkan infrastruktur satu data guna mendukung tranpransi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Ketua Pelaksana KPCPEN, Erick Thohir menekankan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk menyetop penyebaran wabah tersebut nantinya akan transparan. Oleh karena itu, sejak awal pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
“Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).
Menurutnya, ada 5 tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data, sedangkan kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas.
Tujuan ketiga adalah membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. “Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan bahwa seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antarkementerian dan lembaga terkait.
“Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya. Sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,” katanya.
Sistem satu data telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi.
“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan,” jelas Fajrin.
Sementara itu, Soleh Ayubi, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia bukan perkara mudah. Apalagi, ini menjadi kali pertama negara melakukannya di bidang pelayanan kesehatan dengan melibatkan banyak pihak.
Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.
“Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” jelasnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
