Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, mengatakan perseroan memiliki rekam jejak panjang di berbagai proyek strategis nasional sehingga optimistis dapat aktif dalam percepatan IKN yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan target tiga tahun pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 800–850 hektare, penyelesaian 20% gedung perkantoran, 50% hunian layak, serta pemindahan 1.700–4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara.
“Perseroan optimistis dapat berkontribusi aktif sekaligus meningkatkan pendapatan. Beberapa paket berjalan yang akan selesai tahun ini yaitu Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, dan ruang terbuka hijau,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (2/10/2025).
Rozi menambahkan ADHI juga tengah memetakan peluang tambahan proyek baru di IKN seiring percepatan pembangunan yang ditargetkan pemerintah.
Menurutnya, emiten BUMN Karya ini siap mendukung penuh agenda pemerintah, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun proyek-proyek tematik.
“Sejalan dengan arahan Perpres 79/2025, perseroan terus memetakan peluang untuk memperoleh tambahan proyek di IKN. Pada prinsipnya perseroan juga siap mendukung agenda pemerintah terkait percepatan IKN,” tuturnya.
Sebelumnya, Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menyatakan kepastian itu berpotensi mengangkat sentimen pasar bagi BUMN Karya ataupun kontraktor swasta. Namun, isu terkait arus kas tetap menjadi tantangan.
“Tantangan arus kas masih membayangi BUMN Karya sehingga dukungan PMN [penyertaan modal negara] atau skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha] tetap krusial,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).
Menurut Sukarno, percepatan pembangunan IKN Nusantara akan menguntungkan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang sudah terlibat sejak awal.
Melansir laporan PTPP, emiten BUMN Karya tersebut mencatatkan total nilai proyek berjalan di IKN Nusantara senilai Rp5,96 triliun per Juli 2025.
Beberapa pekerjaan utama yang tengah dikerjakan, antara lain pembangunan Airside VVIP IKN senilai Rp2,18 triliun, Jalan Tol IKN Seksi 1B sebesar Rp1,52 triliun, serta pembangunan Gedung PUPR Wing 2 senilai Rp815,56 miliar.
Sementara itu, Sukarno menilai bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga diuntungkan karena memiliki keunggulan di proyek gedung dan konektivitas.
Adapun Adhi Karya disebut memiliki potensi untuk meraih porsi pembangunan hunian ASN dan transportasi, sedangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan emiten swasta lainnya memiliki peran terbatas.
Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa implikasi Perpres No. 79/2025 diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap prospek emiten konstruksi.
Menurutnya, regulasi itu akan menjadi tulang punggung peningkatan kinerja kontrak baru karena adanya kepastian politik dan hukum terkait status IKN.
“Hal tersebut menjadi modal kuat untuk mendorong investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur di kawasan IKN,” ucapnya kepada Bisnis.
_______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
