Restrukturisasi Organisasi Perkuat Sistem Manajemen dan Organisasi Pertamina

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis ke depan sekaligus guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, PT Pertamina (Persero) melakukan restrukturisasi organisasi dengan menghapus Direktorat Gas. Selanjutnya, Perseroan memperkuat struktur organisasi hilir dengan memecah Direktorat Pemasaran menjadi Pemasaran Ritel dan Pemasaran Korporat, serta Direktorat Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur termasuk menangani Energi Baru Terbarukan (EBT).
Perubahan struktur organisasi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN pada Jumat 9 Februari 2018 lalu. Dengan keputusan tersebut sekaligus memberhentikan dengan hormat saudari Yenni Andayani. Selanjutnya, menetapkan Nicke Widyawati Direktur SDM merangkap definitif sebagai Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur yang juga menangani Energi Baru Terbarukan. Sementara, M Iskandar menjadi Direktur Pemasaran Korporat merangkap Direktur Ritel hingga ditetapkan pejabat yang definitif.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Harry Sampurno, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina di Kantor Kementerian BUMN.
Usai rapat, Tanri mengatakan, tantangan bisnis Pertamina ke depan akan semakin kompleks dimana kebutuhan energi nasional yang terus meningkat tidak dibarengi dengan ketersediaan dan infrastruktur harus dijawab dengan sistem dan manajemen yang handal. “Organisasi baru ini diharapkan menjawab kompleksitas bisnis perseroan di masa depan dalam pemenuhan energi nasional, diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal seperti dalam Program BBM Satu Harga, distribusi premium dan LPG 3 kg,” katanya.
Selain itu, menurut Tanri, Pertamina juga harus berperan maksimal sebagai agen pembangunan dan sekaligus dapat berkinerja baik dan positif bagi BUMN. Agar mampu menjalankan peran dan tugas tersebut, Pertamina perlu mengubah strategi bisnisnya dari product oriented menjadi customer oriented. Untuk menjadi perusahaan customer oriented, diperlukan konsolidasi dari pekerjaan infrastruktur pemasaran untuk semua produk Pertamina diantaranya BBM, LPG, Avtur dan Pelumas.
“Contohnya Konsolidasi itu dalam bentuk integrasi storage produk Pertamina di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pembangunan storage baru dan pemenuhan energi untuk di Indonesia Timur,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk mengatur, menangani dan membangun berbagai kebutuhan infrastruktur pemasaran dan sekaligus mengatur logistik atau supply chain, akan dikoordinasikan di bawah Direktur Logistik dan Infrastruktur termasuk pengembangan teknologi, energi baru dan terbarukan. Sementara itu untuk menangani konsumen besar akan dijalankan oleh Direktur Pemasaran Korporat.
Tanri juga menyampaikan Pertamina terus memperkuat organisasi dan proses konsolidasi manajemen dan bisnis. Agar restrukturisasi organisasi Pertamina ini berjalan dengan baik, maka manajemen Pertamina akan diisi oleh para profesional yang berkompeten dan memiliki integritas yang baik. “Semoga prosesnya lancar, karena ini sama seperti ketika kita melakukan konsolidasi di BUMN sektor telekomunikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Harry Sampurno menyampaikan restrukturisasi ini merupakan hasil telaah dan kajian oleh tim terkait dan mendapat masukan serta saran dari Dewan Komisaris Pertamina dalam rangka menjawab tantangan Pertamina ke depan.
Menurut Harry, dengan restrukturisasi ini diharapkan Pertamina dapat memperkuat perannya sebagai penyelenggara energi nasional sekaligus menyiapkan perseroan untuk bersaing hingga ke mancanegara. “Kita mendukung proses konsolidasi internal manajemen dan SDM Pertamina, agar dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Diharapkan restrukturisasi ini segera dikaji dan dijabarkan untuk sinkronisasi struktur organisasi di bawah direktur terkait yang telah ditetapkan agar implementasi berjalan mulus.
Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol Gedung Kementerian BUMN