Ekonomi Senior Institute for Developent of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan bahwa pendanaan proyek infrastruktur dengan sovereign wealth fund (SWF) akan mengubah pendanaan infrastruktur menggunakan skema kontrak tahun jamak.
Selama ini pendanaan infrastruktur berskema kontrak tahun jamak menggunakan penerbitan surat utang negara (SUN) yang bersifat global. Adapun, pemanfaatan dana melalui SWF akan mengubah penerbitan SUN menjadi berdasarkan proyek.
“Yang benar itu seharusnya pinjaman by project karena orang yang beli obligasi akan lihat sejauh mana proyek [infrastrutur] ini punya nilai di masa depan,” katanya dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR, Senin (15/2/2021).
Sebelumnya, CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D.M. Wirakusumah mengatakan bahwa dalam permulaan beroperasinya INA mungkin sektor infrastruktur akan mendapatkan porsi investasi terbanyak.
Menurut Ridha, hal itu wajar mengingat sektor infrastruktur membutuhkan modal jumbo dan sektor itu meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur digital yang dinilai harus dikembangkan dengan cepat.
Dia menuturkan dalam jangka panjang kebutuhan dana pengembangan infrastruktur di Indonesia diperkirakan mencapai US$460 miliar atau setara Rp6.633 triliun dengan asumsi kurs Jisdor Rabu (10/3/2021) Rp14.421 per dolar AS.
Pemerintah hanya dapat menyediakan US$215 miliar sehingga menyisakan jarak pendanaan hingga US$245 miliar. Dengan demikian, peluang dana masuk ke sektor itu pun lebih besar.
Setidaknya saat ini terdapat 34 aset jalan tol, 4 proyek bandara, dan 4 proyek pelabuhan yang akan ditawarkan INA. Lebih terperinci, proyek jalan tol tersebut terdiri atas 14 proyek tol milik PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), 15 tol PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan 5 tol milik PT Hutama Karya.
Adapun, selain sektor infrastruktur termasuk infrastruktur digital, fokus utama INA dalam jangka pendek adalah sektor logistik, healthcare, energi baru terbarukan, waste management, konsumer, teknologi, hingga pariwisata.
