PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) memiliki urgensi untuk memperkuat permodalan pada 2022 melalui rights issue. Langkah ini guna memperdalam penetrasi bisnis perseroan seiring dengan perkembangan ekonomi ke depan.
Pada sisi lain, sampai dengan akhir Juni 2022, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang dimiliki emiten bersandi BRIS itu baru mencapai 17,31 persen atau di bawah rata-rata industri perbankan Tanah Air.
Pengamat ekonomi dan perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan rasio CAR pada level 17 persen memang tergolong kecil. Pasalnya, bank harus mempertebal rasio permodalan seiring dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Permodalan itu penting sebagai safety. Bank beda dengan bisnis restoran. Itu restoran sebesar apapun tidak ada risiko sistemik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10/2022).
Doddy mengingatkan saat ini rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) industri perbankan tengah naik. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan NPL Juli 2022 mencapai 2,9 persen, lebih tinggi dibandingkan Juni 2022 yakni 2,86 persen. Namun, rasio NPL Juli masih lebih baik dibandingkan posisi akhir tahun lalu yang mencapai 3,0 persen.
Selain itu, Doddy menuturkan bahwa meningkatkan rasio CAR juga akan mendorong kemampuan bank dalam melakukan ekspansi kredit. Sebagaimana diketahui, BRIS sebagai bank syariah terbesar di Indonesia didorong menjadi lokomotif ekonomi syariah Tanah Air.
“Bank syariah sebesar BSI memang dituntut untuk berkiprah. Sebagai motor ekonomi syariah, akan sulit bergerak kalau rasio CAR minim,” pungkas Doddy.
Sementara itu, dia juga menambahkan bahwa rasio kecukupan modal BSI yang berada di level 17 persen sebetulnya dapat diterima. Akan tetapi, bank akan sulit bergerak lincah untuk memperdalam penetrasi bisnis perseroan.
Belum lama ini BSI telah mendapatkan dukungan DPR RI untuk menambah permodalan. Komisi VI DPR meminta BSI mempercepat aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru atau rights issue untuk meningkatkan rasio CAR menjadi lebih dari 22 persen.
“Komisi VI DPR RI meminta Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk mempercepat aksi korporasi dalam rangka peningkatan CAR agar dapat meningkatkan fungsi intermediasi dan mampu bersaing dengan bank lainnya,” kata Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui bahwa rasio kecukupan modal perseroan berada di bawah rata-rata industri. Oleh sebab itu, BRIS berencana untuk melaksanakan rights issue pada kuartal IV/2022.
Hery menyampaikan perseroan akan melakukan rights issue senilai Rp5 triliun yang digunakan untuk ekspansi bisnis. Nilai tersebut selaras dengan target pertumbuhan pembiayaan perseroan yang cukup tinggi.
Perseroan memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan dengan compound annual growth rate (CAGR) lebih dari 15 persen sampai 2025. Mengutip laporan keuangan publikasi bank per semester I/2022, pembiayaan BSI tumbuh 18,55 persen secara tahunan menjadi Rp191,29 triliun.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan salah satu tujuan rights issue BRIS guna memenuhi aturan free float atau saham publik. Batas minimal saham publik yang beredar adalah 7,5 persen, sementara free float BRIS baru sekitar 7,08 persen.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
