Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan 85% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun untuk memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Per 31 Desember 2025, realisasi program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun atau 85% dari pagu,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).
Thomas melanjutkan, penyerapan anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor infrastruktur pendidikan. Tercatat, sebesar Rp5,4 triliun direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan renovasi pada berbagai sentra pendidikan.
Sementara sisanya yakni sebesar Rp1,1 triliun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyelenggaraan pendidikan di 166 unit Sekolah Rakyat. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara secara demografis, intervensi anggaran ini menyasar 15.895 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di kategori desil 1 dan desil 2. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapisan masyarakat paling bawah.
“Operasional Sekolah Rakyat melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependdikan, dengan mengoperasionalisasikan 166 Sekolah Rakyat dari tingkat SD-SMA,” pungkasnya.
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) pada 2026 disiapkan sebesar Rp20 Triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025 – 2026.
Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026 – 2027.
“Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
