Melanjutkan pengembangan dan pengelolaan The Mandalika, saat ini ITDC sedang melaksanakan salah satu tanggung jawab yang diemban yaitu penyelesaian proses ganti rugi lahan enclave yang akan digunakan sebagai Jalan Kawasan Khusus (JKK). Proses ini telah dimulai dan sedang dijalankan oleh Tim Verifikasi Independen yang ditunjuk. Pembayaran ganti rugi tanah dilakukan melalui proses konsinyasi oleh Pengadilan Negeri Praya dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 / 2012.
Seperti yang Sahabat ketahui, JKK merupakan jalan penghubung antar lokasi dalam The Mandalika, yang juga bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan, termasuk IndonesianGP 2021, dan berbagai event sport berskala internasional.
Selain proses penyelesaian ganti rugi lahan enclave, saat ini juga sedang berlangsung proses penegakan hukum terkait tanah klaim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses identifikasi, verifikasi dan sosialisasi land clearing KEK Mandalika ini, terdapat berbagai dinamika di lapangan yang dihadapi oleh Tim Verifikasi Independen seperti dokumen alas hak warga yang masih lemah, berpindahnya kepemilikan tanah dengan proses administrasi yang kurang lengkap maupun proses finalisasi harga ganti rugi.
Untuk membantu para warga yang tidak memiliki alas hak atas tanah di dalam JKK, ITDC telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyiapkan hunian relokasi sementara bagi 121 KK seluas 2,5 ha, dan hunian tetap seluas 2 ha yang infastruktur dasarnya sedang dibangun.
Saat ini proses ganti rugi enclave sudah berjalan senilai 16,9 milyar untuk tanah seluas 16,992 m2. Sementara proses tanah klaim sedang dijalankan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tahapan yang beragam.
ITDC berterima kasih atas dukungan semua pihak dan seluruh warga yang membantu kami dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab kami sebagai pengembang dan pengelola The Mandalika. Tekad ITDC adalah mempercepat proses pembangunan The Mandalika, agar tercipta multiplier effect yang besar bagi perekonomian NTB sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat.
