Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait berbagai masalah yang mendera PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Ia menekankan bahwa restrukturisasi di tubuh Garuda harus dilakukan secara menyeluruh.
Asal tahu saja, hari ini (11/1) Menteri BUMN melaporkan dugaan kasus korupsi Garuda ke Kejaksaan Agung RI. Laporan tersebut berfokus pada dugaan korupsi terkait pembelian pesawat ATR 72-600 di tahun 2013 lalu.
Erick menyebut telah mengantongi bukti dugaan kasus korupsi tersebut berdasarkan data investigasi audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun dugaan tersebut terjadi saat Garuda masih dipimpin oleh Direktur Utama berinisial ES (Emirsyah Satar).
“Pembelian pesawat tidak hanya terjadi di 2013. Pihak Kejaksaan masih me-mapping sampai mana titiknya. Contoh, terkait pembelian pesawat Bombardier, auditnya masih berjalan. Audit untuk ATR 72-600 sudah tutup, ini yang kami serahkan ke Kejaksaan,” ungkap Erick ketika ditemui Kontan, Selasa (11/1).
Menteri BUMN menjelaskan, pihaknya memang bekerja sama dengan Kejagung RI sebagai bagian dari program besar transformasi perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk di dalamnya Garuda. Dalam hal ini, pemerintah ingin restrukturisasi Garuda dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong atau penyelesaian masalah kasus per kasus.
“Masalah Garuda itu tidak hanya dilihat dari kasus korupsi saja. Rencana bisnis dan strategi juga harus dibenahi secara total,” sambung Erick.
Masalah Garuda memang terbilang kompleks. Misalnya, perusahaan plat merah ini disebut memiliki jenis pesawat yang terlalu banyak bilang dibandingkan maskapai pesawat lainnya.
Data Kementerian BUMN memperlihatkan, Garuda memiliki 13 jenis pesawat, sedangkan maskapai lain hanya 3–4 jenis pesawat saja. Garuda juga memiliki jumlah lessor mencapai 32 lessor tatkala maskapai lain hanya punya 4–5 lessor saja. Imbasnya, Garuda kelimpungan lantaran biaya perawatan dan sewa pesawat yang terlampau tinggi.
Jumlah rute penerbangan Garuda juga telah dipangkas dari 437 rute menjadi tinggal 140 rute sebagai dampak masalah-masalah yang dialami perusahaan tersebut.
Erick menambahkan, saat ini hanya ada 35 pesawat Garuda yang terbang melayani penumpang. Jika masalah Garuda berlarut, maka efeknya akan menjalar ke ekosistem penerbangan nasional itu sendiri. Padahal, kebutuhan pesawat secara nasional bisa mencapai 400 buah.
“Garuda hanya punya 35 pesawat, ditambah Citilink 40 pesawat. Katakanlah maskapai swasta ada 100-an pesawat. Ini baru setengah dari kebutuhan pesawat nasional. Efeknya bisa-bisa harga tiket jadi mahal,” ungkap dia.
Di sisi lain, Erick menyambut positif proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda yang sejauh ini berjalan dengan lancar. Dengan adanya PKPU, Garuda bisa menyortir secara rinci utang-utang mana saja yang bermasalah dan perlu segera direstrukturisasi.
Utang-utang tersebut bukan hanya dari pihak lessor saja, melainkan juga sampai ke level tagihan penyediaan makanan dan lain sebagainya. Ini mengingat para kreditur dapat mendaftarkan klaim kewajiban usaha kepada Garuda sebagai bagian dari tahapan PKPU tersebut.
Mengutip materi paparan publik Garuda di Desember 2021, Garuda memiliki lebih dari 800 kreditur dengan total utang sebesar US$ 9,8 miliar.
Pemerintah pun optimistis Garuda bisa menuai hasil positif dari proses PKPU yang dijalaninya. Erick pun berkaca pada maskapai Philipine Airlines yang mampu melalui PKPU dengan baik, bahkan sanggup meraih diskon pemotongan utang mencapai US$ 2 miliar. “Harusnya Garuda juga bisa sukses seperti itu,” tandasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
