Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merencanakan pagu indikatif belanja K/L dalam APBN 2026 senilai Rp1.157,77 triliun dengan anggaran paling jumbo, yakni Badan Gizi Nasional senilai Rp217,86 triliun.
Jumlah tersebut tercatat paling jumbo dan menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang langganan menempati posisi pertama dengan anggaran paling gemuk dalam APBN.
Tak heran, dukungan anggaran Badan Gizi Nasional tersebut karena melaksanakan mandat Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang menjadi program unggulan.
“Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Sri Mulyani di DPR.
Membandingkan dengan anggaran MBG tahun ini yang senilai Rp171 triliun—pagu awal Rp71 triliun, setelah itu ditambah Rp100 triliun—artinya anggaran MBG naik Rp46,86 triliun.
Mengacu dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang baru disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR hari ini, Selasa (20/5/2025), terpantau terdapat 98 K/L yang akan melakukan belanja pada tahun depan.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, posisi kedua dengan anggaran jumbo adalah Kementerian Pertahanan senilai Rp167,4 triliun. Angka tersebut hanya meningkat tipis dari anggaran pada 2025 (sebelum efisiensi) yang senilai Rp166,2 triliun.
Posisi ketiga, yakni Kepolisian RI dengan pagu indikatif senilai Rp109,67 triliun atau lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp126,62 triliun.
Posisi keempat ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan pagu senilai Rp104,35 triliun. Lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp105,7 triliun.
Kemudian posisi kelima K/L dengan anggaran jumbo adalah Kementerian Sosial yang mencapai Rp76,04 triliun. Lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp79,6 triliun.
Sementara posisi keenam dan ketujuh masing-masing ditempati oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp75,21 triliun dan Rp70,86 triliun.
Adapun, Sri Mulyani pada dasarnya mengalokasikan belanja negara di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2026.
Sementara pendapatan negara akan meningkat, mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Dengan demikian, defisit anggaran akan dijaga di kisaran 2,48% hingga 2,53%–tak jauh berbeda dari rencana defisit tahun ini yang sebesar 2,53% dari PDB.
Berikut Pagu Indikatif Belanja K/L Paling Jumbo dalam APBN 2026:
1. Badan Gizi Nasional Rp217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp167,4 triliun
3. Kepolisian RI Rp109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp104,35 triliun
5. Kementerian Sosial Rp76,04 triliun
6. Kementerian Agama Rp75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum Rp70,86 triliun
Sumber Bisnis, edit koranbumn
